English (United Kingdom)Arabic(السعودية)Indonesian (Indonesia)

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bwindon/public_html/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 452

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bwindon/public_html/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 452
Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam PDF طباعة إرسال إلى صديق
Artikel
الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 10:55

Oleh Hendra Kholid, Dosen UIN Jakarta.

 

 

Wakaf  merupakan salah satu sumber dana sosial potensial  yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf  masih terbatas pada tanah dan bangunan dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar di gunakan untuk kuburan, masjid dan madrasah, dan sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (fixed asset),  seperti tanah dan bangunan.

Dalam perekonomian moderen dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Bahkan, dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang. Indonesia termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya masih dibiayai oleh modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari lembaga keuangan multilateral, seperti, World Bank, ADB dan satu negara donor yang tergabung  dalam CGI. Lebih ironis lagi ialah ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk muslim tersebut tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berhutang apalagi menumpuk-numpuk hutang yang akan membebani generasi setelahnya.   

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa  besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial.

Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf  Uang. Terlebih disaat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterahkan rakyatnya.  Karena itu makalah ini dibuat untuk melihat bagaimana legalitas wakaf uang dalam Hukum Islam dan sejauh mana wakaf uang mampu berperan sebagai alternatif menyejahterakan umat dalam Ekonomi Islam.

Pengertian Wakaf Uang

Menurut istilah, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga.  Definisi ini kemudian diperkuat oleh lahirnya UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Adapun definisi wakaf yang dimaksud dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu  penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf, yang dipindahtangankan hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi/assetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan  yang ditentukan oleh wakif (pemberi Wakaf).

Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an, maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Qur’an dan hadits yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah:

1.    Dasar hukum dari al-Qur’an:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran (3):92).
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (QS. Al-Baqarah ( 2):267).    
”Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu  mendapat kemenangan”.(QS. Al-Hajj (22):77).

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

2. Dasar hukum dari hadits Rasulullah SAW:    
“Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal,yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh “ (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW  sedekah jariyah dengan wakaf. Kemudian sebuah hadits: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, r.a., bahwa Umar bin Khathab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya,  apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw : Ya Rasulullah ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari  tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda : “Jika engkau mau, tahanlah zat(asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut  makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.

Demikian di antara beberapa nash al Qur’an dan hadits yang dapat dijadikan landasan utama disyari’atkannya wakaf dalam Islam. Hanya saja, jika kita cermati dari nash-nash hadits yang menjadi sumber hukum wakaf, maka tampak sedikit sekali jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad fuqaha yang didasarkan pada  pertimbangan istihsan, maslahah dan urf.   Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Wahbah al Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu.

Karenanya, wakaf merupakan salah satu konsep fiqih ijtihadi. Artinya ia, sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Konsep tersebut muncul sebagai respon dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanahnya di Khaibar. Permasalahan tentang wakaf memang tidak dijelaskan secara tegas didalam al-Qur’an. Kendati demikian para mujtahid, sebagai para pemuka umat Islam, berupaya mengembangkan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an serta diikuti oleh beberapa hadits yang mendukung.

Legalitas Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

Dikalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan (debatable, ikhtilaf). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (fixed asset), dan  pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf  dalam bentuk uang kontan; dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum). Yang membuat mereka merasa aneh ialah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar ? kemudian mereka mempertanyakan, “Apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham?” Terhadap pertanyaan ini Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, ”Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah , dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudlarabah kemudian hasilnya disedekahkan”.

Memang, dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Dikalangan Syafi’iyah misalnya, Imam Nawawi dalam kitabnya, al Majmu’, menyatakan, “Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya“.

Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan  Ibn ‘Abidin dalam kitabnya, Hasyyat Ibn ‘Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat. Wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di negeri Rowami, sehingga berdasarkan prinsip diatas, wakaf dirham dan dinar sah ditempat itu dan tidak sah ditempat lain. Secara lebih jelas kebolehan wakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al-Anshari diatas. Ibn Taimiyah dalam kitabnya, Majmu’al Fatawa , meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.

Di samping ada yang membolehkan, terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, Ibn Qudamah juga menjelaskan salah satu pendapat dari kalangan yang tidak membolehkan mempersewakan uang; yang isinya dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula atau tidak. Perdebatan ulama tentang unsur ”keabadian”, pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman  mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar ibn Khathab  “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).

Adanya pendapat sebagian ulama yang lebih