Pesantren Diharapkan Lahirkan SDM Ekonomi Islam Berkualitas Print
Lintas Berita
Tuesday, 11 September 2012 08:26

Jakarta - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengharapkan agar lingkungan pesantren dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengembangkan industri keuangan berbasis syariah di Indonesia. "Untuk peningkatan kualitas ekonomi syariah, tantangannya adalah penyediaan SDM melalui peran pesantren," ujarnya di Jakarta.

Menkeu berpandangan, pesantren dapat menjadi tulang punggung ekonomi syariah karena mempunyai para santri yang memiliki ilmu agama serta pengetahuan memadai untuk mengembangkan sektor jasa keuangan syariah. "Saat ini terdapat 3,65 juta santri di 26.000 pesantren yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi Islam," katanya seperti dilansir harian Pelita, (10/9).

Selain itu, untuk penyediaan SDM yang berkualitas, pemerintah telah memberikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari keseluruhan belanja negara yang dapat bermanfaat untuk pengembangan pesantren.

Dengan demikian, lanjutnya, seharusnya industri keuangan syariah tidak mengalami kesulitan SDM yang menjadi penghambat berkembangnya sektor jasa ini di Indonesia dan melahirkan kesempatan kerja baru. "Kita memahami dengan meningkatkan kualitas SDM untuk mengisi industri perbankan syariah maka dapat tersedia lowongan untuk 5.000 pegawai per bulan karena stakeholder memerlukan mereka," katanya.

Menkeu mengharapkan, di masa mendatang para pelaku industri keuangan syariah dapat bersinergi dan ikut memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional yang saat ini sedang tumbuh dalam kisaran enam persen. "Situasi ini memerlukan sinergi dari penggiat ekonomi syariah agar perekonomian Indonesia dapat semakin kokoh dan penting dalam percaturan ekonomi global," katanya.

Sementara, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D Haddad menambahkan, agar industri syariah makin berkembang maka semua pemangku kepentingan harus memiliki tata kelola yang baik, manajemen resiko, integritas dan sikap profesional tinggi.

Menurut dia, kondisi tersebut memerlukan sinergi antar para pelaku syariah serta keterlibatan peran pemerintah, yang telah ditandai dengan hadirnya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Banyak area yang tidak boleh dilupakan agar industri keuangan syariah berkembang serta membangun model bisnis terintegrasi yang melibatkan para pelaku dalam sektor ini," ujarnya. (pelita)